Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory. Foto: Runi/nr

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya mengusulkan ke Komisi I DPR RI agar tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan dinaikkan. Terlebih, tunjangan prajurit di Papua, tidak pernah dievaluasi selama 22 tahun terakhir Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Merespon itu, Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory mengatakan bahwa dirinya dan Komisi I mendukung terkait usulan kenaikkan tunjangan prajurit TNI di Papua dan daerah terluar atau perbatasan. 

“Pada prinsipnya kami mendukung, apalagi prajurit yang ada di wilayah terluar ataupun di Papua, risikonya lebih tinggi,” kata Hasbi dalam keterangannya kepada media, Senin (11/9/2023).

Meski demikian, Hasbi mengatakan, Komisi I DPR masih membahas wacana kenaikkan tunjangan tersebut. “Terkait di Papua memang harus ada tunjangan khusus, tapi lagi dibahas di Komisi I,” ujar Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

Dilansir dari harian Kompas, selama ini tunjangan untuk prajurit tamtama yang bertugas di Papua hanya Rp 350.000 per bulan. Oleh karena itu, Yudo Margono mengusulkan agar tunjangan tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipatnya atau sekitar Rp 700.000.

Selain itu, TNI juga memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga perbatasan yang kondisinya kini banyak yang sudah tidak layak. Anggaran untuk pembangunan pos pengamanan ini diusulkan di luar anggaran yang terprogram. (hal/rdn)